Berita Lainnya
Berita 30 Oct 2026 48.2K Tribun News

Penundaan Sertifikasi Halal: Peluang atau Tantangan?

Pemerintah Republik Indonesia secara resmi memutuskan untuk menggeser pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang sering disingkat UMKM. Kebijakan semula yang dijadwalkan berlaku pada Oktober 2026 kini dialihkan ke Oktober 2028. Perubahan jadwal penting ini diatur melalui revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Langkah penundaan ini diambil setelah pemerintah melakukan evaluasi mendalam mengenai kesiapan berbagai sektor usaha di tanah air, khususnya pelaku UMKM yang menjadi fokus utama program wajib halal tersebut.

Alasan Penundaan Kewajiban Sertifikasi Halal

Keputusan penundaan ini memang menjadi sorotan publik yang cukup luas. Salah satu alasan kuat yang mendasari keputusan tersebut datang langsung dari pernyataan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Maman Abdurrahman. Beliau mengungkapkan kekhawatiran bahwa masih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang dinilai belum siap secara menyeluruh untuk mematuhi ketentuan sertifikasi halal yang baru. Ketidaksiapan ini bukan sekadar persepsi, melainkan dapat dilihat dari data empiris terkait target program sertifikasi halal gratis atau yang dikenal dengan sebutan Sehati.

Program Sehati merupakan inisiatif pemerintah yang digagas melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Program ini menargetkan pemberian 1.350.000 sertifikat halal gratis kepada pelaku UMKM setiap tahunnya. Namun, realisasi di lapangan menunjukkan bahwa target ambisius tersebut belum tercapai hingga batas akhir Oktober 2026. Belum tercapainya target kuota tersebut menjadi indikator nyata bahwa daya serap dan kesiapan pelaku UMKM terhadap mekanisme sertifikasi masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan kondisi inilah pemerintah memutuskan untuk memberikan waktu tambahan selama dua tahun ke depan.

Dampak dan Tantangan Penundaan

Penundaan kebijakan ini tentu membawa dampak yang bisa dianalisis dari berbagai perspektif. Di satu sisi, keputusan ini dinilai memberikan oksigen atau napas tambahan bagi para pelaku UMKM yang selama ini merasa tertekan dengan tenggat waktu yang sangat ketat. Dengan adanya kelonggaran waktu hingga 2028, para pelaku usaha memiliki kesempatan untuk mempersiapkan dokumen, proses produksi, dan sistem bisnis mereka agar sesuai dengan standar halal yang dipersyaratkan tanpa merasa tergesa-gesa. Bagi banyak pelaku usaha skala kecil yang sumber dayanya terbatas, tambahan waktu ini sangat berarti untuk belajar dan beradaptasi dengan aturan baru.

Namun, di sisi lain muncul pertanyaan besar yang perlu dijawab oleh seluruh pemangku kepentingan. Apakah dua tahun ke depan benar-benar akan dimanfaatkan secara maksimal untuk mempersiapkan diri? Atau justru periode penundaan ini akan menjadi alasan untuk terus menunda lagi penerapan kewajiban sertifikasi halal di masa yang akan datang? Banyak pihak yang khawatir bahwa dengan memberikan tempo yang lebih panjang, kesadaran dan urgensi untuk segera bersertifikasi mungkin akan berkurang. Risiko ini sangat nyata jika tidak diimbangi dengan edukasi dan sosialisasi yang intensif selama masa transisi.

Langkah-langkah Selama Masa Penundaan

Pertanyaan strategis berikutnya adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh pelaku UMKM, para penggiat industri halal, maupun pemerintah itu sendiri selama masa penundaan yang berlangsung hingga Oktober 2028 ini. Agar target tahun 2028 benar-benar bisa dicapai dengan kesiapan yang optimal, diperlukan langkah-langkah konkret yang terukur. Pelaku UMKM diharapkan proaktif untuk mulai mempelajari persyaratan halal, memperbaiki tata kelola produksi, dan mengurus dokumen yang diperlukan. Sementara itu, pemerintah dan lembaga terkait dituntut untuk meningkatkan akses layanan sertifikasi, memperluas jangkauan program Sehati, serta memberikan pendampingan teknis secara lebih masif.

Diskusi Khusus: Perspektif Ahli Mengenai Penundaan Wajib Halal

Untuk menggali lebih dalam mengenai implikasi dari keputusan penundaan ini, OASE akan menghadirkan diskusi khusus yang menghadirkan narasumber ahli. Pembicaraan akan difasilitasi oleh host Faryyanida Putwiliani bersama dengan seorang pakar yang memiliki kredibilitas tinggi di bidang teknologi hasil ternak dan industri halal. Narasumber yang diundang adalah Profesor Yuny Erwanto yang merupakan Guru Besar Departemen Teknologi Hasil Ternak di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Beliau juga aktif sebagai peneliti di Institute for Halal Industry and System milik kampus yang sama.

Keberadaan Profesor Yuny Erwanto diharapkan dapat memberikan analisis komprehensif tentang dampak kebijakan penundaan tersebut terhadap ekosistem halal di Indonesia. Sebagai akademisi dan peneliti yang berpengalaman, beliau mampu memberikan perspektif akademis sekaligus praktis mengenai bagaimana menyikapi perubahan jadwal pemberlakuan wajib halal ini. Diskusi ini tentunya akan menjadi bahan pembelajaran penting bagi para pelaku usaha maupun pembuat kebijakan dalam menyikapi tantangan yang ada.

Dengan adanya penundaan hingga tahun 2028, seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat menggunakan waktu yang ada secara produktif. Sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan juga merupakan bentuk jaminan kualitas dan keamanan produk bagi konsumen. Oleh karena itu, persiapan yang matang sangat diperlukan agar ketika deadline resmi tiba, pelaku UMKM sudah benar-benar siap berkompetisi di pasar yang semakin menuntut standardisasi halal. Proses ini memerlukan sinergi antara kemauan dari pelaku usaha, dukungan pemerintah, dan edukasi berkelanjutan agar tujuan mulia di balik kebijakan wajib halal dapat tercapai secara efektif dan adil bagi semua pihak.