MUI Tegaskan Kewajiban Umat Tetap Konsumsi Halal Meski Sertifikasi Ditunda
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa penundaan kebijakan wajib sertifikasi halal selama dua tahun tidak menghilangkan kewajiban agama bagi umat Islam untuk mengonsumsi produk berlabel halal. Pihak MUI menyerukan agar masyarakat Muslim tetap selektif dalam memilih produk yang telah melalui proses verifikasi kehalalan.
Kekecewaan atas Penundaan Regulasi
Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menyampaikan kekecewaan terhadap keputusan pemerintah menunda implementasi regulasi wajib halal. Menurutnya, aturan tersebut telah memiliki dasar hukum yang sah melalui undang-undang dan seharusnya memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi konsumen Muslim. Dalam pernyataan resmi usai acara Muntada Sanawi VI di Jakarta, Cholil Nafis mempertanyakan alasan penundaan kebijakan yang sudah ditetapkan secara legal.
Kewajiban Syariah Tetap Mengikat
Meski secara administratif negara menunda pelaksanaan, Kiai Cholil menegaskan bahwa prinsip syariah Islam tetap mengikat setiap individu Muslim. Kewajiban mengonsumsi produk halal, menurutnya, merupakan ketentuan agama yang tidak dapat ditunda atau diabaikan. Ia mengingatkan bahwa penundaan kebijakan pemerintah tidak mengubah status kehalalan suatu produk dari perspektif fiqih.
Tanggung Jawab Personal dan Disiplin Umat
MUI menegaskan bahwa kewajiban mengonsumsi halal merupakan tanggung jawab personal setiap Muslim, terlepas dari status kebijakan pemerintah. Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah ini menekankan bahwa kesadaran umat dalam memilih konsumsi harian harus tetap terjaga. Umat diimbau untuk tetap waspada dan disiplin dalam memilih produk yang dikonsumsi, guna menjamin kepatuhan terhadap syariah, karena prinsip syariah tidak mengenal penundaan dalam praktiknya.