Mohamad Roem, Pahlawan Diplomasi Tanpa Bintang.
Pada momentum Peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2026, Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh bangsa melalui Keputusan Presiden RI Nomor 93/TK/2026. Nama almarhum Mr. Mohamad Roem tercantum di antara para penerima penghargaan tertinggi tersebut, dengan klasifikasi perjuangan di bidang diplomasi dan politik. Pengakuan ini menjadi penutup sekaligus penghormatan akhir bagi seorang figur yang telah mendedikasikan seluruh hayatnya bagi kedaulatan dan ketahanan republik.
Ketertarikan Publik terhadap Sosok Mohamad Roem
Ketertarikan publik terhadap sosok Mohamad Roem sebenarnya bukan hal baru. Hampir tiga dekade sebelumnya, pada tanggal 14 Februari 1997, penulis sempat mengunjungi Roemoso Roem, putra dari almarhum, yang ketika itu tengah menerima perawatan di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Jakarta. Di saat terbaring di ranjang rumah sakit, Roemoso Roem menyampaikan sejumlah kenangan tentang ayahnya melalui buku berjudul Mr. Mohamad Roem: Profil Pejuang Diplomat yang ditulis oleh wartawan senior Solichin Salam. Roemoso Roem sendiri kini telah kembali ke Rahmatullah dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, tepat di sisi liang lahat sang ayah.
Masa Kecil dan Pendidikan
Mohamad Roem lahir di Klewogan, Parakan, Jawa Tengah, pada tanggal 16 Mei 1908, sebagai anak pertama dari pasangan Dulkarnen Djojosasmito dan Siti Tarbijah. Nama yang disandang dirinya mengandung muatan religius, yaitu diambil dari nama Nabi Muhammad dan merujuk pada surah Ar-Ruum dalam Al-Quran. Perjalanan pendidikannya dimulai dari Volkschool atau Sekolah Rakyat di Parakan pada tahun 1917. Ia kemudian meneruskan studi ke H.I.S. di Temanggung tahun 1920 dan dilanjutkan di Pekalongan hingga tahun 1924. Minatnya terhadap dunia medis membawanya mendaftar ke Sekolah Kedokteran STOVIA di Jakarta, yang diselesaikan pada tahun 1927. Namun, langkah berikutnya membawanya ke jalur hukum. Ia menempuh pendidikan di A.M.S. pada tahun 1930, G.H.S. pada tahun 1932, dan akhirnya mengukuhkan diri sebagai sarjana hukum dengan meraih gelar Mr. dari Sekolah Tinggi Hukum (R.H.S.) Jakarta pada tahun 1939.
Keterlibatan Organisasi dan Politik Masa Muda
Masa mudanya diwarnai dengan keterlibatan aktif dalam berbagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Mohamad Roem turut serta dalam organisasi Jong Jawa dan memainkan peranan penting dalam pembentukan Jong Islamieten Bond atau JIB. Pencapaian pentingnya tercatat ketika ia terpilih sebagai Ketua Kongres JIB yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1930. Di organisasi inilah ia memperoleh wadah untuk mengasah kemampuan intelektual sekaligus menerima bimbingan kepemimpinan secara langsung dari dua tokoh besar kala itu, yaitu H.O.S. Tjokroaminoto dan Haji Agus Salim. Pengalaman ini kemudian mendorongnya untuk terjun lebih dalam ke kancah politik. Saat masih menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Hukum, Mohamad Roem memutuskan bergabung dengan Partai Sarekat Islam Indonesia di bawah komando HOS Tjokroaminoto dan Haji Agus Salim. Semangat utamanya adalah mengangkat harkat dan martabat umat Islam serta rakyat Indonesia yang selama bertahun-tahun ditindas oleh sistem kolonialisme. Sikap independensinya semakin kuat terbukti pada masa pendudukan Jepang, ketika ia menolak bekerja sebagai pegawai pemerintahan maupun berkolaborasi dengan penguasa fasis Jepang. Ia memilih bertahan melalui kantor advokat milik pribadi tanpa bersedia berkompromi dengan mesin kekuasaan saat itu.
Masyumi dan Keluarga
Pasca-proklamasi kemerdekaan, peta politik tanah air berubah signifikan. Umat Islam mendirikan partai politik Masyumi dan Mohamad Roem langsung menjadi bagian integral dari partainya sejak hari-hari pertama berdiri. Ia dipercaya duduk dalam tubuh pimpinan partai hingga Masyumi dibubarkan pada tahun 1960. Kehidupan pribadinya terjalin sah dengan Markisah Dahlia melalui pernikahan yang dilangsungkan pada 11 Juni 1932. Dari pernikahan tersebut, mereka dianugerahi dua orang putra-putri bernama Roemoso Roem dan Rumeisa Roem.
Peran Diplomasi dalam Menghadapi Agresi Belanda
Suara diplomasi Mohamad Roem semakin bergema setelah Indonesia dipaksa menghadapi ancaman militer Belanda yang ingin kembali menjajah. Proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah akhir dari semua masalah, melainkan justru memicu serangkaian konflik berdarah. Agresi Militer Belanda I dan II terjadi tak lama sesudah proklamasi, memicu perang mempertahankan kemerdekaan. Pada tanggal 21 November 1945, saat menjabat sebagai Ketua KNI Jakarta, Mohamad Roem menjadi korban penggerebekan yang dilakukan tentara NICA di rumahnya di Jalan Kwitang No. 10, Jakarta Pusat. Akibat peristiwa itu, ia terpaksa dirawat di RS CBZ, yakni Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sekarang, selama kurang lebih tujuh puluh hari. Cedera tembak di kakinya meninggalkan bekas luka permanen yang membuat beliau pincang sepanjang sisa hidupnya.
Namun dari penderitaan tersebut lahirlah salah satu tonggak terpenting sejarah diplomasi Indonesia. Perundingan yang dikenal sebagai Roem-Roijen Statements, yang digelar pada 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes Jakarta, berhasil membuka pintu bagi pembebasan para pemimpin Republik dari tempat pengasingan mereka di Bangka, Prapat, dan Brastagi. Kembalinya pemerintah RI serta Presiden dan Wakil Presiden ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949 menandai berakhirnya eksistensi Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang selama ini berkedudukan di Bukittinggi, Sumatera Barat. Menteri Luar Negeri Ali Alatas pernah menulis dalam prakata buku profil Mohamad Roem bahwa pernyataan Roem-van Roijen merupakan bukti nyata bagaimana rakyat Indonesia berhasil menyelaraskan perjuangan bersenjata dengan perjuangan diplomasi. Kegagalan Belanda di medan perang gerilya akhirnya diakui di meja perundingan berkat keteguhan jiwa almarhum Mohamad Roem.
Kontribusi Diplomasi yang Luas
Peran diplomasi Mohamad Roem tidak berhenti di situ saja. Ia terlibat secara aktif dalam setiap perundingan penting dengan Belanda di era awal kemerdekaan. Selain perundingan Roem-Roijen pada tahun 1949, namanya juga tercatat sebagai anggota Delegasi Indonesia dalam Persetujuan Linggarjati tanggal 25 Maret 1947 dan perundingan di atas Kapal Renville pada 17 Januari 1948. Dalam Konferensi Meja Bundar yang berlangsung di Den Haag pada Agustus 1949, ia ditunjuk sebagai Wakil Ketua Delegasi Indonesia. Konferensi inilah yang melahirkan keputusan penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Indonesia. Pada prosesi penyerahan kedaulatan 27 Desember 1949, Mohammad Hatta mewakili Republik Indonesia di negeri Belanda, sementara di Jakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX didampingi Mohamad Roem dan sejumlah tokoh lainnya bertindak sebagai wakil republik.
Jabatan-jabatan Pemerintahan
Selain berkarier di lapangan diplomasi internasional, Mohamad Roem juga mengabdi dalam berbagai posisi pemerintahan. Dalam kurun waktu sekitar sepuluh tahun, ia memegang jabatan Menteri Dalam Negeri di beberapa kabinet, termasuk Kabinet Sjahrir III, Kabinet Amir Sjarifuddin II, dan Kabinet Natsir. Ia juga dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Natsir serta Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Ali-Roem-Idham. Posisinya bahkan membawa dirinya menjadi Komisaris Agung RI di Negeri Belanda. Namun, komitmen politiknya memiliki garis batas. Ketika Masyumi memutuskan mengambil sikap oposisi karena menolak konsep Demokrasi Terpimpin yang digagas Presiden Soekarno, Mohamad Roem pun memilih mundur dari panggung pemerintahan.
Interaksi dengan Presiden Soekarno
Salah satu momen diskusi politiknya yang cukup diingat berawal dari perdebatan soal koalisi dan susunan kabinet bersama Presiden Soekarno. Presiden Soekarno berkata bahwa kabinet mereka tidak kuat karena kuda-kudanya hanya berkaki tiga. Mohamad Roem menjawab dengan lugas bahwa memang kuda berkaki empat lebih stabil daripada kuda berkaki tiga, namun ia menekankan bahwa pemerintahan bukanlah kuda. Pertukaran pikiran ini mencerminkan keberanian seorang negarawan yang tidak ragu menyampaikan kebenaran meski berhadapan dengan presiden. Sepanjang perjalanan hidupnya, prinsip-prinsip hukum dan konstitusi selalu menjadi landasannya. Ia dikenal konsekuen, jujur, sederhana, dan tetap teguh pada pendiriannya sampai napas terakhir.
Masa Kelam sebagai Tahanan Politik
Di balik jejak kariernya yang gemilang, Mohamad Roem juga melewati masa-masa kelam. Setelah pembubaran Partai Masyumi pada 17 Agustus 1960, ia mengalami periode penganiayaan politik. Antara tahun 1962 sampai 1966, ia beserta sejumlah pemimpin Masyumi lainnya dipenjara sebagai tahanan politik tanpa melalui proses peradilan yang layak. Mereka dicicipi kehidupan berat di Rumah Tahanan Militer. Kebebasan baru datang tatkala suasana politik bergeser pada tahun 1966 di awal era Orde Baru. Upaya rehabilitasi Masyumi pun diajukan, namun tidak获得 restu dari pemerintah yang saat itu berkuasa. Sebagai gantinya, pemerintah mengarahkan pembentukan Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi. Dalam Muktamar I Parmusi di Malang, Jawa Timur pada November 1968, Mohamad Roem terpilih menjadi Ketua Umum. Ia menerima amanah berat tersebut dengan mensyaratkan adanya klarifikasi atau penjernihan nama dari pihak pemerintah.
Sumbangan Pascapensiun
Setelah memasuki masa pensiun, energinya tidak berhenti mengalir. Mohamad Roem terus bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kerjasama dunia Islam. Ia kerap diundang memberikan ceramah baik di dalam maupun luar negeri. Sejak tahun 1975, kepercayaan masyarakat Internasional kepadanya terlihat dari pengangkatannya sebagai anggota Dewan Eksekutif Muktamar Alam Islami yang berpusat di Karachi, Pakistan. Kontribusinya terhadap literatur juga cukup luas. Ia rutin menulis di media-media terkemuka seperti majalah Panji Masyarakat, Kiblat, dan Suara Masjid. Salah satu kolom tetapnya adalah rubrik tanya jawab mengenai masalah perkawinan dan keluarga di majalah Kiblat. Melalui tulisan-tulisannya, pesan utamanya selalu menggarisbawahi pentingnya pembangunan kesejahteraan dan ketahanan keluarga Indonesia.
Pemikiran Tentang Islam dan Negara
Pemikiran Mohamad Roem tentang Islam dan negara juga patut dicatat. Ia dipandang sebagai tokoh politik Islam yang moderat. Baginya, perjuangan umat Islam melampaui sekadar arena politik belaka. Menurut uraiannya, negara yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Karya tulisnya cukup banyak dan beragam, di antaranya Bunga Rampai Dari Sejarah yang terdiri atas empat jilid, Karena Benar dan Adil Tiga Peristiwa Bersejarah, Ketuhanan Y.M.E dan Lahirnya Pancasila, Suka Duka Berunding Dengan Belanda, Penculikan Proklamasi dan Penilaian Sejarah, serta beberapa judul lainnya yang mengupas aspek historis, hukum, dan diplomasi.
Kepergian dan Penghargaan
Almarhum Mohamad Roem menghembuskan napas terakhirnya pada Sabtu, 24 September 1983, pukul 18.10 WIB di kediamannya di Jalan Teuku Cik Ditiro 58, Jakarta, pada usia 75 tahun. Jenazah beliau disemayamkan di Aula Kementerian Luar Negeri, kemudian dishalatkan di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pemakaman di TPU Tanah Kusir dihadiri oleh sejumlah petinggi negara, termasuk Menteri Agama Munawir Sjadzali, Menteri Negara Lingkungan Hidup Prof. Dr. Emil Salim, dan Wakil Presiden Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Figur besarnya diakui oleh Natsir Zubaidi sebagai pahlawan tanpa bintang, sementara Sjafruddin Prawiranegara memanggilnya pahlawan perdamaian. Satu tahun sesudah kepergiannya, pada tahun 1984, Presiden Soeharto menganugerahinya Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana.
Pesan Terakhir
Pesan terakhir yang ditinggalkannya cukup sederhana namun dalam. Seperti dituturkan oleh almarhum H. Soebagijo I.N., Mohamad Roem pernah berkata agar kita tidak perlu ambisius menjadi pahlawan untuk nusa dan bangsa, cukuplah menjadi orang shaleh yang bermanfaat bagi masyarakat di sekeliling kita. Pernyataan itu merefleksikan kerendahan hati seorang pemimpin sejati dan keikhlasan seorang hamba yang berusaha menjalankan perintah-Nya. Keberadaan manusia di dunia ini sesungguhnya diukur dari apa yang diperjuangkan sepanjang hayat dan seberapa besar manfaat yang mampu disumbangkan bagi sesama dalam kehidupan yang bersifat sementara ini.