Ansari: UIN Madura Harus Perkuat Tata Kelola dan SDM
Pamekasan – Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Hj Ansari menegaskan dukungannya terhadap transformasi Universitas Islam Negeri Madura menjadi universitas. Menurutnya, perubahan status bukan hanya pergantian nama, melainkan awal tantangan untuk menguatkan tata kelola, kualitas SDM, dan penjaminan mutu agar UIN Madura bersaing dengan perguruan tinggi Islam negeri lainnya.
Kunjungan kerja dan tujuan pengawasan
Penegasan ini disampaikan saat Hj Ansari mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke kampus UIN Madura, 15 November 2026. Kunjungan bertujuan mengawasi pengelolaan pendidikan dan mengumpulkan aspirasi civitas akademika.
Menurut Hj Ansari, kunjungan ini memiliki dua tujuan: pertama, pengawasan pengelolaan pendidikan; kedua, menampung masukan langsung dari rektor dan civitas akademika. Ia mengingatkan bahwa UIN Madura telah resmi menjadi universitas sejak 2025, menjadikannya UIN termuda di Indonesia, namun usia muda bukan kelemahan melainkan peluang bersaing.
Penguatan tata kelola kelembagaan
Hj Ansari menekankan penguatan tata kelola profesional, transparan, dan akuntabel. Perencanaan strategis harus didasarkan pada prioritas dan target kinerja jelas. Pengelolaan anggaran harus efektif dengan pengawasan konsisten. Ia juga mendorong penyederhanaan layanan akademik melalui teknologi digital.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia
Hj Ansari menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan. Kurikulum harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan dunia kerja modern, tanpa meninggalkan nilai keislaman sebagai fondasi.
Kearifan lokal dan visi universitas hijau
Pengembangan UIN Madura diakui mengaitkan kearifan lokal masyarakat Madura, seperti konsep Tanèyan Lanjhâng yang mencerminkan semangat kebersamaan. Nilai ini mendukung visi Eco-University melalui program studi teknologi dan keteknikan.
Pemanfaatan kebijakan strategis
Hj Ansari mengajak UIN Madura memanfaatkan kebijakan strategis Komisi VIII DPR RI, seperti:
- Undang-undang pesantren
- Undang-undang jaminan produk halal
- Program sekolah rakyat
- Keberadaan Direktorat Jenderal Pesantren
Kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan UIN Madura.
Penutup
Hj Ansari menyampaikan harapan agar dengan tata kelola kuat dan komitmen berkelanjutan, UIN Madura mampu bersaing dan berkontribusi pada pembangunan bangsa.